LHOKSUKON – ForumKeadilanAceh.com | Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, SE, MM atau yang akrab disapa Ayah Wa, menghadiri rapat koordinasi dan Workshop Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) 2026, yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) di Hotel Borobudur, Jakarta.
“Kegiatan tersebut untuk mendorong pemerintah daerah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa untuk memperkuat penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), sebagai upaya menghubungkan penurunan emisi gas rumah kaca dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ayahwa Selasa, 13/10/2026.
Ia mengatakan, nilai ekonomi karbon merupakan instrumen strategis untuk mendukung pencapaian target iklim sekaligus membuka peluang mobilisasi sumber daya bagi pembangunan daerah.
“Nilai ekonomi karbon merupakan instrumen strategis yang menghubungkan antara agenda penurunan emisi dengan pembangunan ekonomi dan mobilisasi sumber daya,” kata Ayahwa dalam kegiatan tersebut.
Ia menyebutkan, perubahan iklim tidak lagi semata-mata menjadi persoalan lingkungan hidup, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian, ketahanan pangan dan energi, pengelolaan sumber daya alam, investasi, perdagangan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan dan tata kelola lingkungan yang terintegrasi.
Menurutnya, upaya pengendalian emisi akan didukung oleh tata kelola kredibel, transparan dan melibatkan seluruh unsur pemerintahan. Langkah tersebut mencakup perlindungan lingkungan dan ekosistem, pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian pencemaran, serta penguatan data dan informasi lingkungan hidup.
“Pengendalian emisi gas rumah kaca dan pencapaian target iklim membutuhkan tata kelola yang terintegrasi, kredibel, transparan dan melibatkan seluruh unsur pemerintahan,” ujarnya.
Ayahwa menyebutkan, dengan adanya workshop tersebut dapat meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim, target Nationally Determined Contribution (NDC), kebijakan Zero Waste Zero Emission, serta implementasi kebijakan dan peta jalan perdagangan karbon. Pemahaman tersebut dinilai sangat penting agar mampu mengidentifikasi peluang pembiayaan iklim sekaligus menyusun langkah konkret dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota dari Sumatera dan Jawa, dengan adanya forum tersebut, KLH/BPLH setiap daerah dapat memetakan kontribusinya dalam mengurangi emisi, mengidentifikasi potensi pendanaan iklim dan merumuskan komitmen tindak lanjut sesuai dengan kondisi serta potensi daerah masing-masing. “pungkas Ayahwa. (Adv)
