LHOKSUKON – ForumKeadilanAceh.com | Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi menetapkan masa Transisi Darurat menuju Pemulihan pascabencana banjir selama satu bulan, terhitung mulai 6 Januari hingga 5 Februari 2026. Keputusan ini diambil setelah masa Tanggap Darurat dinyatakan berakhir pada Senin, 5 Januari 2026.
Penetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Alam Banjir yang dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Utara di Op Room Setdakab.
Rapat ini dihadiri oleh jajaran BNPB Pusat, unsur DPRK, Forkopimda (Dandim, Kapolres Aceh Utara, Kapolres Lhokseumawe, Kajari), jajaran Asisten, Kepala OPD, serta para Camat.
Plt. Sekda Aceh Utara melaporkan bahwa saat ini pemerintah sedang fokus menyiapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Kami meminta seluruh OPD bekerja cepat agar dokumen R3P segera rampung sebagai acuan pemulihan ke depan,” ujarnya Senin, 5 Januari 2026.
Dukungan serupa datang dari TNI dan Polri yang memastikan bahwa akses transportasi di seluruh lokasi terdampak kini sudah kembali normal. Selain pembersihan sarana umum, TNI/Polri juga telah menyiagakan titik air bersih bagi warga.
Dukungan BNPB Pusat dan Rencana Kunjungan Presiden
Perwakilan BNPB Pusat, Brigjen (Pur) Herman dan Kolonel Hery, menyatakan akan terus mendukung kebutuhan logistik dan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) untuk masa transisi ini. Fokus utama ke depan adalah memastikan warga di pengungsian segera mendapatkan Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap).
Bupati Aceh Utara menekankan pentingnya akurasi data kerusakan rumah (kategori rusak berat, sedang, dan ringan) agar bantuan dari pusat tepat sasaran. Bupati juga menginstruksikan para camat untuk melakukan jemput bola terhadap data yang belum masuk.
“Pada Tanggal 6 Januari 2026, beberapa menteri dijadwalkan hadir di Aceh Utara untuk memantau situasi. Selain itu, kita juga tengah mempersiapkan rencana kunjungan Bapak Presiden dalam rangka pembangunan Huntara dan Huntap,” ungkap bupati.
Hasil Evaluasi Kewilayahan
Sejumlah Camat dari wilayah terdampak seperti Tanah Jambo Aye, Lapang, dan Muara Batu melaporkan bahwa meskipun kondisi fisik jalan sudah normal, kebutuhan akan tenda darurat dan percepatan Huntara sangat mendesak.
