Jakarta – ForumKeadilanAceh.com | Pemerintah Pakistan mengumumkan kebijakan penggratisan layanan transportasi umum di ibu kota Islamabad selama satu bulan penuh. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah.
“Semua transportasi umum di Islamabad akan digratiskan untuk masyarakat selama 30 hari ke depan, mulai besok,” tulis Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi melalui platform X, Jumat (3/4/2026).
Untuk menjalankan program subsidi tersebut, kementerian terkait mengalokasikan anggaran sebesar 350 juta rupee Pakistan atau setara dengan Rp21,3 miliar.
Sebelumnya, Pakistan telah menaikkan harga BBM pada Kamis lalu. Harga bensin melonjak signifikan dari 321,17 rupee (sekitar Rp19.600) menjadi 458,4 rupee (sekitar Rp28.000) per liter. Sementara itu, harga solar naik dari 335,86 rupee (sekitar Rp20.500) menjadi 520,35 rupee (sekitar Rp31.700) per liter.
Kenaikan tajam ini merupakan imbas dari terganggunya pengiriman minyak dan gas di Selat Hormuz akibat konflik bersenjata antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Gangguan pada jalur yang dilewati sekitar 20 juta barel minyak per hari tersebut telah memicu kenaikan biaya pengiriman, asuransi, serta kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global.
Dampak Terhadap Pekerja Migran dan Awak Kapal
Konflik di kawasan tersebut juga menelan banyak korban jiwa. Kementerian Luar Negeri Nepal melaporkan 21 pekerja migran mereka terluka, satu orang tewas akibat serangan drone Iran, dan 11 orang ditahan atas tuduhan penyebaran informasi yang salah.
Sementara itu, media publik Thai PBS melaporkan penemuan sisa jasad manusia pada pencarian kedua di kapal Thailand, Mayuree Naree, yang diserang di perairan Oman dekat Selat Hormuz pada 11 Maret lalu. Hingga kini, tiga awak kapal tersebut masih dinyatakan hilang.
Berdasarkan data Anadolu, sedikitnya 26 warga dari negara-negara Asia tewas atau hilang sejak konflik bermula. Korban mencakup warga negara India, Bangladesh, Pakistan, China, Nepal, Filipina, Thailand, hingga Indonesia. Dilaporkan terdapat tiga warga negara Indonesia (WNI) yang hingga kini masih hilang di perairan sekitar Timur Tengah.
Kebijakan WFH di Asia Tenggara
Krisis energi global ini turut memaksa sejumlah negara di Asia Tenggara mengambil langkah efisiensi. Pemerintah Indonesia telah menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari rumah (work from home/WFH) guna menekan konsumsi energi.
Langkah serupa juga diambil Malaysia. Melansir laporan Free Malaysia Today, pegawai negeri di Malaysia yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor akan diberlakukan kebijakan WFH selama tiga hari dalam sepekan, yang mulai berlaku pada 15 April mendatang.
